FISH UNJ dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Literasi Spasial Generasi Z dalam Penataan Ruang Laut Berkelanjutan

Jakarta, 30 Oktober 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoA dan IA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tema “Laut Sebagai Ruang Hidup: Literasi Spasial Generasi Z dalam Penataan Ruang Laut Berkelanjutan”, pada Kamis (30/10) di Aula Maftuchah Yusuf, Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika dari dua program studi, yaitu S1 Ilmu Hukum dan S1 Geografi, serta diikuti oleh para dosen, mahasiswa, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP. Acara dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISH UNJ, Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D., yang menyampaikan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola laut yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

“Kerja sama ini menjadi wujud nyata kontribusi akademisi dalam mendukung kebijakan tata ruang laut yang berkelanjutan. Mahasiswa harus menjadi garda depan dalam memahami laut sebagai ruang hidup yang menyatu dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Firdaus Wajdi dalam sambutannya.

Usai sambutan, dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait penataan ruang laut.

Kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai Keynote Speaker, Dr. Effin S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, menyampaikan pentingnya kesadaran spasial dalam memahami laut sebagai ruang hidup. Ia menegaskan bahwa penataan ruang laut bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

“Penataan ruang laut bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat pesisir,” ujar Dr. Effin dalam paparannya.

Ia juga menambahkan bahwa generasi muda perlu melihat laut tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya. “Generasi Z memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan literasi spasial, mereka bisa memahami laut bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dijaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Effin menegaskan bahwa kolaborasi lintas disiplin antara bidang hukum, geografi, dan sosial sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan tata ruang laut berjalan efektif dan berkelanjutan. “Ilmu hukum, geografi, dan sosial harus bersinergi. Tanpa dasar hukum yang kuat dan pemetaan yang tepat, penataan ruang laut berkelanjutan sulit diwujudkan,” tambahnya.

Sementara itu, Amehr Hakim, S.Pi., M.Si., Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut KKP, sebagai narasumber, menekankan pentingnya data spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang laut yang akurat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik selalu berangkat dari data dan pemahaman ilmiah yang mendalam.

“Kebijakan yang baik selalu berangkat dari data yang akurat. Karena itu, penataan ruang laut harus berbasis peta, bukan asumsi,” tegas Amehr Hakim.

Ia menjelaskan bahwa laut Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan iklim hingga dorongan ekonomi biru, sehingga diperlukan pendekatan yang inovatif dan fleksibel. “Laut kita tidak bisa dikelola dengan pendekatan statis. Harus ada inovasi dan adaptasi agar kebijakan ruang laut tetap relevan dengan kondisi sosial dan ekologis yang terus berubah,” ungkapnya.

Amehr juga mengapresiasi langkah UNJ dalam memperkuat kolaborasi akademik lintas bidang. Menurutnya, kerja sama ini menjadi contoh nyata bagaimana dunia pendidikan dapat berperan aktif dalam penguatan literasi spasial di kalangan generasi muda. “FISH UNJ menunjukkan bagaimana dunia akademik dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan literasi spasial dan kesadaran lingkungan bagi generasi muda,” tutupnya.

Diskusi kuliah umum dipandu oleh Tri Wandi Januar, M.Sc., Ph.D., dosen Program Studi Geografi FISH UNJ, yang bertindak sebagai moderator. Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa dari kedua program studi yang terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya tentang ilmu kelautan, tetapi juga tentang membangun cara berpikir spasial di kalangan mahasiswa.

“Literasi spasial bukan sekadar peta, tapi cara kita memahami hubungan manusia dengan ruang hidupnya,” ujar Tri Wandi.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin antara mahasiswa hukum dan geografi untuk memahami laut secara utuh. “Mahasiswa hukum bisa belajar soal batas kewenangan wilayah laut, sementara mahasiswa geografi belajar memetakannya. Ini sinergi yang konkret,” lanjutnya

Sebagai penutup, Tri Wandi berharap kerja sama antara UNJ dan KKP dapat berlanjut dalam bentuk riset, kegiatan lapangan, dan proyek kolaboratif yang melibatkan mahasiswa secara langsung. “Semoga kerja sama UNJ dan KKP tidak berhenti di tanda tangan MoA saja, tapi terus berkembang ke riset dan aksi nyata di lapangan,” harapnya. Acara ditutup dengan pemberian sertifikat ke narasumber, dan dilanjut dokumentasi foto bersama.

Melalui kegiatan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan literasi spasial, keberlanjutan lingkungan, serta kolaborasi lintas ilmu demi terciptanya tata kelola ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Penulis: ASA

Tim FISH Media Center