Riset Dosen Pendidikan Sosiologi FISH UNJ Dorong Penguatan Pengakuan Negara dan Kesetaraan Hak bagi Komunitas Sunda Wiwitan

Jakarta, 19 Juni 2026 – Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ), Rakhmat Hidayat, Ph.D., mempublikasikan artikel ilmiah berjudul “Recognition or Misrecognition? Investigating State Recognition, Structural Discrimination and the Struggle of Sunda Wiwitan in Indonesia” pada jurnal Muslim Politics Review, Vol. 5 No. 1 Tahun 2026.

Artikel yang terbit pada 19 Juni 2026 tersebut mengkaji politik pengakuan negara terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia melalui pengalaman hidup komunitas adat Sunda Wiwitan. Riset ini menyoroti adanya kontradiksi antara jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan praktik administratif serta sosial yang masih menempatkan agama-agama resmi sebagai kerangka dominan dalam pelayanan negara.

Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini dilakukan berdasarkan kerja lapangan jangka panjang pada periode 2017–2024 di sejumlah komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Riset ini menunjukkan bahwa komunitas penghayat kepercayaan, termasuk Sunda Wiwitan, masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses hak-hak sipil, pendidikan, layanan publik, praktik keagamaan, serta partisipasi sosial yang setara.

Dalam artikelnya, Rakhmat Hidayat menggunakan kerangka teori Nancy Fraser tentang misrecognition dan maldistribution untuk menjelaskan bahwa persoalan yang dialami komunitas Sunda Wiwitan bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hak individu, tetapi juga menyangkut ketidakadilan struktural yang tertanam dalam regulasi, kebijakan publik, dan relasi sosial sehari-hari.

“Riset ini menunjukkan bahwa pengakuan negara tidak cukup berhenti pada aspek administratif. Pengakuan yang bermakna harus mampu menghadirkan kesetaraan substantif, perlindungan hak, dan ruang partisipasi yang adil bagi komunitas penghayat kepercayaan sebagai warga negara penuh,” ujar Rakhmat Hidayat, Ph.D.

Temuan penting dari riset ini menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 telah membuka ruang pengakuan bagi penghayat kepercayaan, praktik kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma “agama resmi”. Kondisi ini menyebabkan pengakuan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan masih bersifat terbatas, tidak merata, dan kerap bergantung pada implementasi birokrasi di tingkat lokal.

Publikasi ini menjadi kontribusi akademik penting bagi kajian sosiologi agama, kewargaan, hak asasi manusia, politik pengakuan, dan studi masyarakat adat di Indonesia. Riset ini juga memperkuat posisi FISH UNJ sebagai fakultas yang aktif menghasilkan kajian kritis berbasis ilmu sosial dan hukum untuk menjawab persoalan ketimpangan, diskriminasi struktural, dan keadilan sosial.

Dari perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan SDG 10: Reduced Inequalities, karena menyoroti pentingnya pengurangan ketimpangan dan diskriminasi terhadap komunitas adat dan kelompok minoritas kepercayaan. Riset ini juga berkaitan dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, terutama dalam mendorong institusi yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman identitas warga negara. Selain itu, kajian ini juga mendukung SDG 4: Quality Education melalui penguatan literasi akademik tentang keberagaman, hak warga negara, dan penghormatan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat demokratis.

Melalui publikasi ini, FISH UNJ menegaskan komitmennya dalam mendorong riset berdampak yang tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan publik, perlindungan kelompok minoritas, dan pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkeadaban.

Artikel lengkap dapat diakses melalui DOI: https://doi.org/10.56529/mpr.v5i1.568.